Pada Kamis, 14 November 2019, Sekretariat Jenderal DPD RI menerima kedatangan Tim Evaluator dan Verifikator Lapangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Bertindak sebagai Plh. Sekretaris Jenderal, Deputi Bid. Administrasi, Adam Bachtiar, SH., MH. didampingi oleh Deputi Bid. Persidangan, Ir. Sefti Ramsiaty dan Kepala Biro OKK, Lalu Niqman Zahir menyampaikan sambutannya kepada Penanggung Jawab Tim, Naptalina Sipayung dan jajarannya serta Pejabat dan Pegawai yang hadir.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Administrasi memaparkan highlight capaian-capaian Sekretariat Jenderal atas pelaksanaan RB di 8 area perubahan sepanjang 2019 yang ditampilkan dalam website terbaru khusus reformasi birokrasi Setjen DPD RI dengan alamat rb.dpd.go.id.



Ibu Naptalina Sipayung juga memaparkan tentang sasaran dan program-program Presiden Joko Widodo dalam periode pemerintahannya yang kedua, antara lain menekankan peningkatan di area SDM Aparatur dan memberikan rekomendasi kepada Sekretariat Jenderal tentang program-program pada area perubahan mana yang harus segera diadakan perbaikan.



Rangkaian evaluasi ini juga dilaksanakan Survei Integritas Organisasi terhadap 100 orang Responden Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI yang dipandu oleh Ibu Desmarwita dari Tim Evaluator Kementerian PAN RB. Survei dilakukan dengan mengisi kuesioner digital menggunakan smartphone masing-masing. Survei ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pengetahuan Pegawai Setjen DPD RI terhadap tugas dan fungsi di dalam jabatannya. Selain itu untuk mengukur persepsi pegawai terhadap sistem manajemen Setjen DPD RI apakah sudah terbebas dari praktek KKN.
Selanjutnya, tim evaluator melakukan interview lebih mendalam terhadap masing-masing Tim RB 8 area perubahan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sepanjang tahun 2019. Kemudian Tim Evaluator juga melakukan interview kepada masing-masing Deputi tentang pelaksanaan 8 area perubahan di masing-masing unit kerja Kedeputian.







Pelaksanaan Evaluasi ini selain untuk peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal dalam memberikan layanan kepada stakeholders, menghasilkan juga nilai indeks Reformasi Birokrasi yang digunakan sebagai pedoman besaran pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI.