Menuju Transformasi Persuratan dan Kearsipan Digital Sekretariat Jenderal DPD RI

Dalam rangka percepatan implementasi Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah telah menetapkan dan meluncurkan aplikasi umum berbagi pakai SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) hasil kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang disahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam RI) bersama dengan Menteri PAN RB pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 679 Tahun 2020.

Aplikasi Srikandi merupakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang dibuat untuk mewujudkan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu. Dengan ditetapkannya aplikasi Srikandi menjadi aplikasi umum, pimpinan instansi pusat dan daerah dapat menerapkan aplikasi tersebut di lingkungan instansi masing-masing. Ke depan, setiap instansi pemerintah tidak perlu lagi membangun aplikasi sejenis dengan aplikasi umum karena akan menyebabkan inefisiensi.

Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai instansi pemerintah yang mendukung kebijakan pemerintah dan berkomitmen melaksanakan Reformasi Birokrasi, menyambut baik penerapan aplikasi umum SRIKANDI. Pada tanggal 2 Desember 2020 Pukul 10.30 s.d. 12.30 WIB, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi mengundang narasumber dari ANRI dan Kementerian Kominfo untuk memberikan pengayaan kepada peserta sosialisasi tentang Aplikasi SRIKANDI secara daring. Acara ini dipimpin oleh Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi, Dr. Sri Sundari, S.H., M.M dan dihadiri oleh jajaran kepala unit kerja dan ASN di lingkungan Deputi Bidang Administrasi. Dalam sambutannya, Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi menyampaikan bahwa Sekretariat Jenderal DPD RI telah membangun Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKAD) dan berusaha mendorong penerapan penggunaan SIKAD ini terutama pada saat diberlakukannya era new normal dan sistem kerja WFO dan WFH. Namun, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak baik Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI dan seluruh ASN untuk disiplin dalam penerapannya.

(Dari kiri ke kanan, Nurzanah, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Bagian Kearsipan, Perpustakaan dan Penerbitan, Dr. Sri Sundari, S.H., M.M selaku Kepala Biro sistem Informasi dan Dokumentasi, Yunus Pasnaolif, S.E selaku Kepala Bagian Pengelolaan Sistem Informasi dan Haris Agustin, S.Kom., M.Si selaku Kepala Subbagian Pemeliharaan Sistem Informasi)

 

Diharapkan dengan kehadiran aplikasi SRIKANDI di Sekretariat Jenderal DPD RI nantinya, mampu menyempurnakan aplikasi SIKAD yang sudah ada sebelumnya. Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi akan terus mendorong penerapan aplikasi SRIKANDI ini agar digunakan secara optimal dengan cara menggalakkan sosialisasi kepada pegawai baik secara soft-approaching (ajakan melalui berbagai sarana sosialisasi) maupun hard-approaching (melalui kebijakan Pimpinan Sekretariat Jenderal). Penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki banyak manfaat dan membawa dampak positif yaitu  mengurangi penggunaan kertas, memudahkan dalam pengelolaan surat, serta mempercepat koordinasi dalam organisasi. (MJ/DPI)