Penyusunan Standar Kompetensi Sekretariat Jenderal DPD RI

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara. Dan sesuai pasal 7 ayat (1), bahwa Kamus Kompetensi Teknis disusun dan ditetapkan oleh PPK Kementerian/Lembaga, PPK Sekretariat Lembaga Negara, dan PPK Sekretariat Lembaga Nonstruktural sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan Menteri. PPK Sekretariat Lembaga Negara dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal DPD RI. Sesuai pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang SKJ ASN, bahwa hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN oleh instansi pengguna disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI telah menyusun Kamus Kompetensi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kamus Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terdiri dari:

  1. Kamus Kompetensi Teknis (disusun oleh Sekretaris Jenderal DPD RI selaku PPK Sekretariat Lembaga Negara);
  2. Kamus Kompetensi Manajerial (sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang SKJ ASN);
  3. Kamus Kompetensi Sosio Kultural (sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang SKJ ASN).

Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPD RI melalui surat nomor: OT.03/001/DPD/VIII/2019 perihal: Permohonan persetujuan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, telah menyampaikan Kamus Kompetensi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2019.