Benchmark E-Government ke Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Jawa Tengah Sebagai Upaya Pengembangan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sekretariat Jenderal DPD RI, 3 Desember 2019

Pada bulan Maret 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Kementerian PAN RB sebagai satu-satunya Pemerintah Provinsi yang meraih predikat Sangat Baik pada Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018. Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Hasil Indeks SPBE tertinggi dengan Indeks 3,68. Sebuah prestasi yang patut menjadi contoh tidak hanya pada level Pemerintah Daerah saja tetapi juga level Kementerian/Lembaga. Penerapan Teknologi Informasi di Provinsi Jawa Tengah tidak hanya sebatas pada sistem manajemen pemerintahan saja, tetapi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang digagas oleh Gubernur saat ini, Ganjar Pranowo, juga berhasil mengembangkan layanan publik berbasis elektronik.

Dalam rangka mendukung pengembangan Reformasi Birokrasi dalam bidang penataan ketatalaksanaan khususnya implementasi SPBE, maka Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan dan perwakilan dari unit kerja Bagian Pengelolaan Sistem Informasi menyelenggarakan kegiatan benchmark terkait SPBE di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan benchmark dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019. Dengan dipimpin oleh Deputi Bidang Administrasi, Adam Bachtiar, SH., MH, rombongan disambut oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Akhmad Syaifullah, ATD, MT.

Setelah mendapatkan gambaran umum mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, peserta diberikan penjelasan lebih mendalam dari Kepala Seksi Ekosistem E Government, Joko Pamungkas. Dalam paparannya dijelaskan bahwa selain aplikasi unggulan SPBE dalam pengaduan di Provinsi Jawa Tengah adalah aplikasi LAPORGUB yang telah terintegrasi dengan permanen sebagai media pengaduan masyarakat Provinsi Jawa Tengah apabila terjadi keluhan atas pelayanan publik atau insiden di Provinsi Jawa Tengah. Instansi daerah Kabupaten/ Kota juga memiliki LAPORBUP dan LAPOR HANDY yang menangani layanan yang sama dengan LAPORGUB. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menerapkan TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik) di lingkungannya. Bahkan untuk tahun 2020, direncanakan akan segera menerapkan sistem tanda tangan elektronik.

Sistem pemerintahan berbasis elektronik lainnya yang terintegrasi adalah aplikasi GRMS (Government Resources Management System) yaitu sebuah sistem database satu pintu yang menggabungkan seluruh data di Provinsi Jawa Tengah, baik itu data kependudukan, data kepegawaian, data spasial, dan lain-lain. GRMS ini memudahkan akses seluruh SKPD di Provinsi Jawa Tengah untuk berbagi data sehingga mempermudah pekerjaan.

Saat ini Provinsi Jawa Tengah memiliki data center yang menampung server untuk melayani sistem manajemen berbasis elektronik bagi SKPD yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Data Center ini berbasis peta lintas fungsi yang menghubungkan seluruh aplikasi sehingga seluruh aplikasi SKPD terintegrasi.

Dari hasil benchmark ini, kami menarik kesimpulan bahwa kunci sukses SPBE adalah komitmen Pimpinan Organisasi, dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Tengah, sebagai motor penggerak seluruh SKPD di bawah kepemimpinannya untuk mau menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Seluruh perangkat pemerintahan mau tidak mau harus melek teknologi dan mengikuti perubahan. Mulai dari mengubah budaya kerja dari menggunakan kertas menjadi paperless hingga menggunakan sosial media dan smartphone sebegai media untuk memonitor pelayanan masyarakat. Selain itu terselenggaranya SPBE yang baik disebabkan adanya dukungan alokasi anggaran sebagai wujud komitmen Pimpinan. (MJ, YK)